Pangkalpinang (koranbabel.com) — Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB) bekerjasama dengan PT. PLN wilayah Bangka Belitung secara terbuka mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyaluran Subsidi Listrik yang “Tepat Sasaran” bersama perwakilan KADIN (REI), APERSI, Bank Indonesia, Dinas Pertambangan dan Energi Babel, Dinas Sosial Babel, Dinas Kependudukan dan Capil, BPS Bangka Belitung, KNPI, YLPK Bangka, LPDKP, BEM STAIN Bangka Belitung serta wartawan media lokal dan nasional, Kamis (15/10) bertempat di Komplek Perkantoran Gubernur LPMP.
FGD kali ini pada akhirnya mengarah pada penyajian data kemiskinan oleh pemerintah daerah dinilai belum memiliki persamaan dalam mendefinisikan kriteria kemiskinan serta belum ada kejujuran pengguna listrik dalam mengukur tingkat kemampuan finansial.
Berdasarkan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) setidaknya terdapat 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin. Namum realisasinya, jumlah konsumen listrik berskala R-1/450 VA dan R-1/900 VA yang diperuntukkan untuk penerima subsidi (masyarakat yang kurang mampu secara finansial) terdapat sebanyak 45 juta rumah tangga. Jumlah pengguna listrik didominasi oleh golongan R-1/450 VA dan R-1/900 VA ini mengkonsumsi subsidi listrik sebesar Rp. 55 triliun dari rencana subsidi listrik tahun 2015 sebesar Rp.66 triliun.
Sementara dalam level lokal, total jumlah pelanggan dari tujuh kabupaten di Bangka Belitung berdasarkan data PLN per September 2015 pengguna golongan R450 VA sebanyak 39.312 pelanggan dan golongan R 900 VA sebanyak 196.194 pelanggan. Padahal idelanya target penerima subsidi diharapkan berkurang setiap tahunnya untuk dapat dinikmati kalangan rumah tangga yang tepat sasaran.
“Ini (subsidi tepat sasaran) jadi salah satu tabiat orang cenderung menolak sesuatu kalau belum tahu. Supaya kita tidak menyalahkan, kita ingin memberikan pemahaman ke masyarakat, ternyata memang luar biasa lebih dari 50 persen pelanggan listrik tidak tepat sasaran. Kita berharap teman-teman yang hadir di FGD ini membantu untuk mencari opsi yang terbaik. Kita upgrade informasi, tidak hanya mengalihkan subsidi itu kalau kita juga bertujuan untuk mengkampanyekan hemat energi,” ungkap Dekan Fakultas Teknik UBB, Fadillah Sabri yang bertindak sebagai moderator FGD.
Fadillah berpendapat bahwa penentuan kehadiran data kemiskinan yang valid akan sangat membantu untuk mengklasifikasi pengguna listrik tepat sasaran. Pasalnya dari sharing FGD, bahasan mengenai kemudahan masyarakat dalam kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang akan digunakan untuk pengajuan pemasangan listrik cukup mencuat.
Hal ini juga dikomentari oleh GM PT. PLN wilayah Bangka Belitung, Rustam Aji yang mengatakan bahwa kepemilikan SKTM harus ada filternya yang berada pada cakupan kelurahan.
“Kita memiliki asas kepercayaan, Apakah PLN harus protes jika itu (SKTM) tidak pada tempatnya? untuk memperoleh itu (SKTM) silahkan ada filternya. PLN tidak mencampuri hal itu sama sekali. FGD ini diharapkan bisa menampung apa yang menjadi tanggapan saran dan kritik dari semua instansi yang hadir di sini. Dengan demikian pemerintah juga diharapkan tidak langsung menetapkan ini harus berlaku demikian. Jadi harus dilihat kebijakan yang atas apakah di tataran bawah bisa diimplementasikan dengan baik atau tidak. Jangan sampai kebijakan ini hanya di level atas tapi dibawahnya masih banyak menemui hal-hal yang harus dibereskan terlebih dahulu,” tutur Rustam Aji. (dhi)
The post PLN Butuh Data Valid Kriteria Kemiskinan appeared first on KORAN BABEL.
Media Online Bangkaterkini.com Pusat Informasi Bangka
ConversionConversion EmoticonEmoticon