Sungailiat (koranbabel.com) — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka tahun 2016, di ruang paripurna DPRD Bangka, Sabtu (23/10) berlangsung panas. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bangka dicecar oleh Badan Anggaran DPRD Bangka, terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kurang signifikan kenaikannya.
Pembahasan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bangka, Rendra Basri dan didampingi Ketua DPRD Bangka, Parulian Napitupulu serta dihadiri sekda Bangka, Ferry Insani bersama TAPD, dalam pelaksanaan pembahasan molor 30 menit.
Mengawali pembahasan, Rendra Basri mempertanyakan PAD pemkab Bangka yang dinilai pendapatannya itu-itu saja dan kalau naikpun tidak signifikan. Tentunya hal ini terjadi, karena kurang seriusnya pemerintah Bangka dalam menangani PAD. Dimana banyak potensi-potensi untuk menaikan PAD namun tidak tergarap dengan baik.
”Kita pertanyakan pemasukan dari sumber batu gunung, dan pasir yang dibuang di Matras tidak pernah terdata dan tidak pernah dilaporkan secara gamblang. Kemana pemasukan itu?. Apakah kondisi seperti ini akan dibiarkan, atau memang tidak ada keinginan kita untuk menggali PAD lebih jauh,” tegas Rendra Basri.
Rendra juga mempertanyakan apakah hal ini sengaja dibuat kebocoran-kebocoran oleh Pemerintah, “Ini baru satu poin yang kita pertanyakan dan masih banyak yang lain. Untuk itu sebelum kita teruskan pembahasan KUA dan PPAS, mari kita selesaikan dulu persoalan PAD ini. Jangan laporan yang diberikan ke dewan kenaikan-kenaikan PAD yang hanya ‘ngrameng’. Kalau tidak sanggup untuk menaikan PAD, kita diskusi dulu,” tukasnya.
“Jangan pihak pemkab hanya bisa mengeritik dewan, bahwa dewan itu apa?. Tidak ada hasil study banding? Dewan sok pinter dan ‘gawenya’ hanya keluar terus? Saya itu punya telinga dan mendengar bahwa petinggi pemkab ‘ngatain’ dewan. Untuk itu mari kita jelaskan, poin per poin. Kita buka-bukaan. Kedepan kami tidak mau lagi menerima data yang tidak jelas?,” jelas Rendra.
Sementara, Badan Anggaran dewan, Kurtis menambahkan, bahwa dari dulu hasil laporan PAD Pemkab Bangka memang seperti itu. Sehingga memungkinkan adanya indikasi kebocoran-kebocoran dalam mencari PAD.
“Kita selalu mengingatkan dan kita pernah minta audit potensi dari sumber-sumber PAD. Namun sampai saat ini belum ada laporan audit potensi dan dari dulu itu-itu saja. Makanya kita minta dinaikan PAD tanpa harus membebani sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat umum,” papar Kurtis.
Tantangan dari dewan untuk menaikan PAD, ditanggapi Sekda Bangka, Feri Insani dengan menyanggupinya untuk menaikan PAD sebesar Rp.150 miliar. Sekda menerangkan, apabila tidak tercapai target tersebut, dinilai sebagai bentuk resiko gagal bayar pihak ketiga.
Jawaban Sekda, langsung ditanggapi Usnen dan Mulkan. Dikatakan Mulkan bahwa pemkab seharusnya realistis dan tidak terlalu mamaksakan diri, “Mengingat perekonomian kita sedang terpuruk. Kita lihat saja tempat-tempat hiburan sepi, dan mungkin juga di pasar sepi. Jadi kalau pemkab menyanggupi ingin menaikan PAD sampai Rp.150 miliar, itu mimpi belaka,” tandasnya. (tom)
The post Dewan Cium Indikasi Kebocoran PAD Bangka appeared first on KORAN BABEL.
Media Online Bangkaterkini.com Pusat Informasi Bangka
ConversionConversion EmoticonEmoticon