Jakarta,koranbabel — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan Presiden Joko Widodo yang tidak berpidato langsung di sidang umum PBB. Di sana, Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Dalam pertemuan Sidang Umum PBB bertepatan dengan 70 Tahun PBB, Presiden Jokowi tak hadir. Wakil Presiden Jusuf Kalla mewakili Indonesia dalam forum pertemuan antar para pemimpin dunia tersebut. Hal ini sangat disayangkan, kenapa Presiden Jokowi tak hadir dan pidato langsung,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/9/2015).
Fadli menganggap sidang majelis umum PBB tersebut sebagai forum strategis negara-negara untuk menyuarakan sikap di permasalahan global. Dia juga menyebut pidato di negara-negara lain disampaikan langsung oleh kepala negara.
“Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC. Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden,” ungkap Waketum Gerindra ini.
Fadli juga mengkritik pemerintah Indonesia yang kurang lantang di forum itu. Menurutnya, suara Indonesia tidak tegas dalam permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB dan bahkan permasalahan asap.
“Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual,” kritiknya.
Dia menganggap kehadiran Jokowi bisa menunjukkan sikap Indonesia di hadapan pemimpin negara dunia lainnya. Profil politik luar negeri juga seharusnya ditingkatkan.
“Sidang Majelis Umum PBB seharusnya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri negara kita,” ujar Fadli yang saat ini belum pulang dari Arab Saudi.
“Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan jug hasilnya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pidato pada Leaders Summit on Peacekeeping di Markas PBB New York. JK meminta PBB menambah jumlah pasukan perdamaian karena semakin banyaknya daerah konflik di dunia.
“Indonesia berkomitmen secara berkala untuk mengirimkan 4 ribu pasukan penjaga perdamaian hingga 2019 nanti,” kata JK.
Dia juga menyinggung soal kebakaran hutan dan asap. Di sela Sidang Umum PBB JK melakukan pertemuan yang dihadiri oleh 10 perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam pertemuan itu pun JK menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menutup pembukaan lahan industri.
“Asap adalah bukti masalah tata kelola. Hutan dirusak dan lahan gambut dibongkar,” kata JK di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, 25-27 September 2015 lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (28/9).
(dtk)
The post Fadli Zon: Seharusnya Jokowi yang Pidato di Sidang Umum PBB, Bukan JK appeared first on KORAN BABEL.
Media Online Bangkaterkini.com Pusat Informasi Bangka
ConversionConversion EmoticonEmoticon